JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dianggap pemimpin kurang tegas jika terpengaruh oleh tekanan publik dalam persoalan reshuffle kabinet jilid II. Alasannya, persoalan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Direktur Polcomm Institute, Heri Budianto mengatakan, seharusnya Jokowi diberi dukungan untuk berani melaksanakan hak prerogatifnya bukan melakukan tekanan demi kepentingan kelompok atau pribadi.
"Bisa jelek penilaian publik terhadap presiden, jika terus diganggu soal reshuffle," ujar Heri, Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Dia mengingatkan tekanan dalam isu reshuffle kabinet jilid II semakin meningkatkan pertarungan politik di internal partai pendukung Pemerintahan Jokowi-JK. "Saya melihat seperti ada pihak-pihak yang mencoba memengaruhi dan mendikte presiden untuk melakukan reshuffle," ucapnya.
Sebelumnya internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencium adanya upaya pihak tertentu yang mengusik kursi menteri dari PKB.
sumber: nasional.sindonews.com
semoga bermanfaat bagi kita semua
0 Response to "JOKOWI DIUJI KETEGASANNYA MELALUI RESHUFFLE KABINET JILID II"
Posting Komentar